Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk potensi energi bersih seperti tenaga surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Dalam dokumen Clean Energy: Challenges and Opportunities in Indonesia (UI, 2016), disebutkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peluang luar biasa untuk beralih ke sumber energi terbarukan, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Pertanyaannya adalah: mengapa transisi ini berjalan lambat?

Untuk memahami kondisi ini, kita perlu melihat tantangan dari berbagai sisi  kebijakan, teknologi, finansial, sosial, hingga budaya. Artikel ini mengulas secara komprehensif hambatan-hambatan utama yang membuat realisasi energi bersih di Indonesia belum tercapai secara maksimal.

 

---

 

1. Ketergantungan Tinggi pada Energi Fosil

Salah satu hambatan utama adalah dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional. Menurut Clean Energy (2016), sekitar 88% energi primer Indonesia masih berasal dari minyak bumi, gas, dan batu bara. Pemerintah telah memberikan subsidi besar pada bahan bakar fosil selama bertahun-tahun, sehingga menciptakan "disinsentif" terhadap pengembangan energi bersih.

Subsidi ini membuat harga energi konvensional menjadi sangat murah, sehingga teknologi energi terbarukan sulit bersaing secara ekonomi. Selain itu, industri batu bara juga memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang cukup kuat, yang kerap memperlambat reformasi energi.

 

---

 

2. Kebijakan dan Regulasi yang Belum Konsisten

Dalam jurnal tersebut, juga diungkapkan bahwa kebijakan energi terbarukan di Indonesia seringkali berubah-ubah dan tidak konsisten. Misalnya, tarif feed-in yang beberapa kali direvisi menyebabkan ketidakpastian investasi. Proses perizinan pembangunan pembangkit energi bersih juga dianggap rumit dan birokratis.

Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), target bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025 tampaknya akan sulit tercapai bila regulasi tidak lebih proaktif dan stabil. Investor memerlukan jaminan kepastian hukum dan kepastian pasar agar bersedia menanamkan modal dalam jangka panjang.

 

---

 

3. Hambatan Finansial dan Ekonomi

Teknologi energi bersih memang menawarkan efisiensi jangka panjang, tetapi investasi awalnya tergolong tinggi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau panas bumi membutuhkan biaya instalasi dan infrastruktur yang besar. Jurnal Clean Energy menyebutkan bahwa keterbatasan akses terhadap pembiayaan menjadi tantangan signifikan.

Bank dan lembaga keuangan nasional masih relatif enggan membiayai proyek energi terbarukan karena dianggap berisiko tinggi dan waktu pengembalian modal yang panjang. Hal ini diperburuk oleh minimnya insentif pajak dan kredit dari pemerintah.

 

---

 

4. Infrastruktur dan Teknologi yang Belum Merata

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, dan distribusi teknologi energi bersih belum merata. Banyak wilayah terpencil yang justru memiliki potensi energi terbarukan tinggi—seperti Nusa Tenggara dan Papua—namun tidak memiliki jaringan listrik yang memadai.

Selain itu, penguasaan teknologi dalam negeri terhadap energi terbarukan masih terbatas. Indonesia masih bergantung pada impor panel surya, turbin angin, dan komponen lainnya. Jurnal UI menekankan pentingnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk membangun kapasitas teknologi nasional.

 

---

 

5. Minimnya Edukasi dan Kesadaran Publik

Aspek sosial juga memainkan peran penting. Dalam survei yang dikutip dalam jurnal Clean Energy, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami manfaat jangka panjang dari energi bersih. Mereka lebih terbiasa menggunakan energi konvensional yang murah dan mudah diakses.

Kampanye publik dan pendidikan lingkungan masih minim. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam pengembangan energi berskala kecil seperti panel surya rumah tangga atau mikrohidro di desa-desa.

 

---

 

6. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut laporan yang sama, pengembangan energi bersih membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus di bidang teknik, perencanaan sistem, ekonomi energi, dan manajemen proyek. Sayangnya, belum banyak institusi pendidikan di Indonesia yang secara khusus mencetak lulusan dengan kompetensi ini.

Pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas masih sangat dibutuhkan, terutama untuk operator dan teknisi di lapangan. Tanpa SDM yang mumpuni, operasional dan pemeliharaan teknologi energi bersih bisa terganggu dan tidak efisien.

 

---

 

7. Politik dan Kepentingan Sektor Konvensional

Energi adalah sektor yang sangat strategis secara politik dan ekonomi. Dalam jurnal UI disebutkan bahwa transisi energi juga berkaitan erat dengan “permainan” kepentingan. Banyak elite politik dan pengusaha besar yang telah lama berinvestasi di sektor energi fosil, yang tentunya enggan kehilangan dominasi mereka.

Ketika politik dan bisnis berjalan beriringan, kebijakan energi bersih bisa menjadi korban dari tarik-ulur kepentingan. Dibutuhkan keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural dan membatasi dominasi energi kotor.

 

---

 

Mewujudkan penggunaan energi bersih secara menyeluruh di Indonesia sejatinya bukanlah sebuah impian yang mustahil untuk dicapai. Negara ini memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat melimpah mulai dari sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun, kekayaan air yang dapat dimanfaatkan untuk energi hidro, hingga sumber panas bumi dan bioenergi yang tersebar luas di berbagai pulau. Di sisi lain, teknologi untuk memanfaatkan energi tersebut sudah tersedia dan terus mengalami perkembangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, kesadaran global terhadap pentingnya aksi nyata menghadapi perubahan iklim juga semakin kuat, mendorong negara-negara termasuk Indonesia untuk mengambil bagian dalam upaya transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun demikian, potensi dan dukungan global saja tidak cukup. Diperlukan serangkaian strategi yang terstruktur, menyeluruh, dan terintegrasi dari berbagai aspek. Langkah pertama yang sangat penting adalah melakukan reformasi kebijakan energi nasional secara menyeluruh, agar peraturan yang ada benar-benar mendukung dan memberi ruang bagi pengembangan energi terbarukan secara berkelanjutan. Reformasi ini harus mencakup penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, serta perlindungan investasi dalam sektor energi bersih.

Langkah berikutnya adalah meningkatkan berbagai insentif finansial dan fiskal yang dapat mendorong pertumbuhan proyek energi terbarukan, seperti keringanan pajak, skema pembiayaan hijau, hingga subsidi untuk teknologi bersih yang ramah lingkungan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi krusial, termasuk melalui pelatihan teknis, pengembangan keahlian di sektor energi baru, serta penyediaan infrastruktur penunjang yang memadai untuk mendistribusikan energi bersih ke seluruh pelosok negeri.

Tak kalah penting adalah membangun dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan energi bersih dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi publik yang tepat dapat membentuk pola pikir dan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, dimulai dari skala rumah tangga hingga komunitas. Terakhir, dibutuhkan komitmen politik yang sungguh-sungguh dari para pemangku kepentingan untuk mengesampingkan kepentingan jangka pendek, dan berani mengambil keputusan yang berorientasi pada keberlangsungan generasi mendatang.

Dengan fondasi yang kuat, strategi yang terintegrasi, dan visi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara pelopor dan pemimpin dalam transisi energi bersih, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara dan bahkan secara global.

 

 

---

 

Sumber:

• Fakultas Teknik Universitas Indonesia. (2016). Clean Energy: Challenges and Opportunities in Indonesia. Diakses pada 15 April 2025. https://eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/Clean-Energy-2016.pdf
• Kementerian ESDM. (2024). Statistik Energi Terbarukan Indonesia.