Permasalahan Ketergantungan terhadap Energi Fosil: Pengertian dan Dampaknya

Ketergantungan terhadap energi fosil adalah suatu kondisi ketika suatu negara, wilayah, atau masyarakat secara dominan menggunakan dan mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber utama energi dalam berbagai sektor kehidupan. Energi fosil mencakup sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup purba yang terdekomposisi selama jutaan tahun di bawah tekanan dan temperatur tinggi di dalam lapisan bumi.

Ketergantungan ini muncul karena energi fosil telah lama menjadi sumber energi yang paling mudah diakses, efisien dalam menghasilkan tenaga, serta memiliki infrastruktur yang telah mapan untuk eksplorasi, pengolahan, dan distribusinya. Energi fosil digunakan dalam berbagai sektor seperti transportasi, industri, pembangkit listrik, dan kegiatan rumah tangga. Karena ketersediaannya yang terbatas dan sifatnya yang tidak terbarukan, ketergantungan yang terus-menerus terhadap bahan bakar ini menimbulkan berbagai dampak serius bagi lingkungan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi.

Ketergantungan ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber energi, di mana energi bersih dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, masyarakat yang sangat bergantung pada energi fosil seringkali kurang memiliki kesiapan dalam menghadapi krisis energi global, perubahan harga bahan bakar dunia, atau gangguan pasokan yang bersifat geopolitik.

Upaya Pemerintah dalam Menjawab Permasalahan Ketergantungan terhadap Energi Fosil

Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya minyak bumi, merupakan tantangan serius dalam sektor energi nasional. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak global, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan degradasi ekosistem. Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan energi nasional yang tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Baca juga: Dampak Energi Fosil terhadap Lingkungan: Polusi Udara, Perubahan Iklim, dan Solusinya

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2006, pemerintah menetapkan target bauran energi nasional tahun 2025 sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama dalam kebijakan ini adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif, terutama energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan bioenergi. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan mendorong diversifikasi sumber energi agar Indonesia tidak terlalu terpaku pada satu jenis sumber daya yang kian menipis dan berisiko tinggi secara ekonomi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang lebih luas dalam pengelolaan energi nasional. Berdasarkan Pasal 2, pengelolaan energi harus dilandasi prinsip-prinsip manfaat, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan ketahanan nasional. Ini berarti setiap kebijakan energi tidak hanya harus mengedepankan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Prinsip kehati-hatian dan pemanfaatan kemampuan nasional juga menegaskan pentingnya kemandirian energi melalui pengembangan sumber daya lokal dan teknologi dalam negeri.

Sementara itu, Pasal 3 dari undang-undang yang sama menekankan bahwa tujuan pengelolaan energi harus diarahkan pada pencapaian swasembada energi, perbaikan proses penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, serta memastikan keterjangkauan akses energi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga untuk membangun sistem energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan regulasi tersebut, terlihat bahwa pemerintah Indonesia secara aktif berupaya menjawab persoalan ketergantungan terhadap energi fosil melalui strategi transisi energi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Potensi Teknologi PLTS di Masa Depan

1. Indonesia Memiliki Sumber Daya Surya yang Melimpah

Indonesia, sebagai negara tropis yang berada di garis khatulistiwa, memiliki intensitas cahaya matahari rata-rata sebesar 4–5 kWh/m² per hari sepanjang tahun. Potensi ini menjadikan PLTS sangat cocok untuk dikembangkan di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Data Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi teknis tenaga surya Indonesia mencapai lebih dari 200 GWp, namun yang terpasang masih di bawah 1 GWp (per 2024).

2. Penurunan Biaya Teknologi Panel Surya

Seiring dengan perkembangan teknologi dan produksi massal global, harga panel surya dan komponen pendukung PLTS seperti inverter dan baterai terus mengalami penurunan. Ini membuat investasi PLTS atap menjadi semakin terjangkau, baik bagi rumah tangga, industri, maupun sektor komersial.

Laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebutkan bahwa biaya listrik dari tenaga surya telah turun lebih dari 80% sejak tahun 2010.

3. Teknologi yang Mudah Diimplementasikan dan Skalabel

PLTS bersifat modular, artinya bisa dipasang dalam skala kecil di atap rumah maupun dalam skala besar untuk kebutuhan industri. Hal ini menjadikannya fleksibel dan mudah diadopsi, bahkan oleh komunitas yang ingin menjadi "prosumen" (produsen sekaligus konsumen energi).

4. Dukungan Regulasi dan Target Nasional

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target net-zero emission pada tahun 2060, dengan energi terbarukan berperan besar dalam pencapaiannya. Salah satu strategi utamanya adalah peningkatan porsi energi surya dalam bauran energi nasional, termasuk mendorong pemakaian PLTS atap melalui Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021.

5. Ramah Lingkungan dan Solusi Krisis Energi

PLTS tidak menghasilkan emisi karbon selama beroperasi, tidak menimbulkan polusi udara, dan tidak menghasilkan limbah berbahaya. Teknologi ini juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor dan menjadikan negara lebih mandiri secara energi, terutama di masa depan ketika cadangan fosil semakin menipis.

Secara keseluruhan, pergeseran dari energi fosil ke energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bukan sekadar pilihan teknis dalam hal penggantian sumber energi, melainkan sebuah langkah strategis dan visioner yang memiliki dampak jangka panjang terhadap berbagai aspek pembangunan nasional. Transisi ini mencerminkan kesadaran bahwa ketahanan energi tidak dapat lagi bergantung pada sumber daya yang terbatas, tidak terbarukan, dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan energi surya, sebagai salah satu bentuk energi terbarukan yang bersih dan melimpah di Indonesia, menjadi simbol komitmen negara untuk menciptakan sistem energi yang lebih tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan.

Lebih dari itu, langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial karena memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat—baik di perkotaan maupun di daerah terpencil—untuk mendapatkan akses energi yang berkelanjutan. Selain memberikan manfaat ekonomi seperti penghematan biaya listrik dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau, pengembangan PLTS juga berperan dalam menurunkan emisi karbon dan memperkuat peran Indonesia dalam upaya global menghadapi krisis iklim. Dengan demikian, peralihan menuju energi terbarukan adalah fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa yang lebih mandiri secara energi, adil secara sosial, dan lestari secara ekologis.