Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah plastik, terutama botol plastik bekas. Meskipun teknologi mesin daur ulang seperti shredder, crusher, dan granulator sudah tersedia, penyebaran dan penggunaan mesin-mesin ini di Indonesia masih relatif terbatas. Ada beberapa alasan mengapa penggunaan mesin daur ulang botol plastik belum banyak ditemukan di Indonesia.

1. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Kesadaran masyarakat dan industri tentang pentingnya daur ulang plastik masih terbatas. Banyak pelaku usaha belum melihat nilai ekonomi dari investasi dalam mesin daur ulang botol plastik. Selain itu, edukasi mengenai manfaat daur ulang, baik dari segi lingkungan maupun finansial, masih kurang masif. Padahal, penggunaan mesin daur ulang tidak hanya dapat mengurangi limbah plastik, tetapi juga menghasilkan bahan baku baru yang dapat dijual kembali​.

2. Biaya Investasi yang Tinggi

Mesin daur ulang botol plastik, terutama yang berkualitas dan berkapasitas tinggi, memiliki biaya investasi awal yang cukup besar. Banyak industri kecil dan menengah di Indonesia yang tidak mampu mengeluarkan modal untuk membeli dan mengoperasikan mesin tersebut. Mesin seperti shredder, crusher, atau ekstruder dapat mencapai ratusan juta rupiah tergantung pada kapasitas dan teknologi yang digunakan. Tingginya biaya investasi menjadi penghalang utama bagi usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam industri daur ulang

3. Infrastruktur yang Belum Memadai

Kendala lain adalah infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia yang belum optimal. Sistem pengumpulan sampah, terutama untuk sampah plastik yang bisa didaur ulang, belum terkoordinasi dengan baik di banyak wilayah. Tanpa sistem yang efisien untuk memisahkan dan mengumpulkan botol plastik bekas, sulit bagi pabrik daur ulang untuk mendapatkan pasokan bahan baku yang konsisten​. Hal ini membuat pengembangan industri daur ulang kurang menarik secara bisnis.

4. Kurangnya Insentif Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi sampah plastik, seperti regulasi kantong plastik berbayar, tetapi insentif untuk daur ulang plastik belum maksimal. Sektor industri daur ulang memerlukan lebih banyak dukungan dalam bentuk kebijakan dan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak atau subsidi untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi daur ulang. Di beberapa negara maju, pemerintah memberikan insentif besar untuk mendukung industri hijau, sesuatu yang masih kurang di Indonesia​(

5. Minimnya Pasar Daur Ulang Plastik

Pasar untuk produk daur ulang plastik di Indonesia juga belum berkembang sepenuhnya. Banyak produsen dan konsumen masih lebih memilih bahan plastik baru daripada plastik daur ulang, karena kualitas yang dianggap lebih baik dan harga yang sering kali lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan yang signifikan untuk produk daur ulang, yang membuat perusahaan enggan berinvestasi dalam mesin daur ulang​.

6. Hambatan Teknis dan Manajemen

Beberapa daerah di Indonesia mungkin memiliki kesulitan dalam operasionalisasi dan pemeliharaan mesin daur ulang plastik karena kurangnya tenaga ahli yang terampil dalam mengoperasikan mesin tersebut. Selain itu, distribusi mesin-mesin ini juga bisa menjadi tantangan di wilayah terpencil yang sulit dijangkau​.

Kesimpulan

Kurangnya kesadaran, biaya investasi yang tinggi, infrastruktur yang belum memadai, minimnya insentif pemerintah, pasar produk daur ulang yang belum berkembang, serta hambatan teknis menjadi beberapa alasan utama mengapa penggunaan mesin daur ulang botol plastik belum banyak tersebar di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah plastik yang lebih baik. Dengan dorongan yang tepat, industri daur ulang plastik di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang pesat dan membantu mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan.

Sumber:

•  Penggunaan Mesin Shredder dalam Daur Ulang Plastik
• Tantangan Infrastruktur Daur Ulang Plastik di Indonesia
• Kebijakan Daur Ulang dan Pengembangan Industri Hijau